Pemilik mobil listrik dikenai VAT £172 juta per tahun, dinilai sebagai ‘cacat desain’

Pemilik mobil listrik yang tidak bisa mengecas kendaraan di rumah dilaporkan membayar sekitar £172 juta per tahun dalam bentuk VAT ketika menggunakan pengisi daya publik. Temuan ini memicu kekhawatiran bahwa kebijakan pajak saat ini secara tidak proporsional membebani pengendara yang tidak memiliki akses ke pengecasan di area pribadi.

Analisis yang dipublikasikan menunjukkan bahwa pemilik mobil listrik yang tidak memiliki garasi atau tempat parkir di halaman menghadapi beban VAT publik sebesar 20 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tarif 5 persen yang diterapkan untuk listrik rumah tangga pada pengecas domestik. Para pakar menilai perbedaan tarif ini dapat menghalangi investasi lebih luas pada kendaraan listrik, terutama bagi penyewa dan pengguna tanpa off-street parking.

Dampak untuk pemilik mobil listrik tanpa garasi

Pemilik mobil listrik tanpa akses pengecasan di rumah paling terdampak oleh perbedaan tarif VAT ini. Analisis menunjukkan kelompok penyewa dan mereka yang harus mengandalkan fasilitas publik membayar jauh lebih banyak dibandingkan pemilik yang bisa memasang pengecas di rumah dengan tarif listrik murah khusus EV.

Data menyoroti bahwa sekitar sembilan persen pengemudi, atau kira-kira 200.000 orang, disebut-sebut sebagai kelompok paling dirugikan yang tidak mendapatkan penghematan dari pemotongan VAT sementara dan tetap membayar rata-rata £216 per tahun hanya untuk VAT pada pengisian publik.

Perbandingan tarif VAT dan besaran penghematan

Perbedaan tarif menimbulkan ketidaksetaraan nyata dalam biaya pengisian. Pengemudi dengan pengecas rumah pada tarif EV murah hanya mendapatkan penghematan sekitar £13 per tahun dari pemotongan VAT sementara, namun tetap membayar £42 per tahun untuk VAT pengisian publik. Sedangkan mereka dengan pengecas rumah pada tarif standar mendapat penghematan paling besar sekitar £27 per tahun, tetapi masih menanggung £62 per tahun untuk VAT publik.

Ketidakseimbangan ini menggambarkan bahwa pemotongan VAT yang diberlakukan tidak secara efektif meringankan beban kelompok yang paling membutuhkan opsi pengisian publik, dan malah lebih menguntungkan mereka yang sudah memiliki akses pengecasan termurah di rumah.

Tuntutan reformasi kebijakan dan tarif

Pengamat dan pelaku industri menyerukan agar pemerintah menyetarakan tarif VAT antara pengecasan di rumah dan publik untuk menciptakan lanskap pengisian yang lebih adil. Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah penyetaraan tarif VAT serta reformasi biaya sambungan jaringan listrik untuk operator stasiun pengisian publik melalui regulator yang relevan.

Ben Nelmes, CEO New AutoMotive, menilai kebijakan saat ini sebagai “cacat desain” karena memberikan keringanan pajak kepada pemilik yang sudah lebih dahulu menikmati biaya pengisian termurah, sementara mereka yang bergantung pada pengisi daya publik terus menyerahkan 20 persen untuk pemerintah pada setiap mil yang ditempuh.

Suara industri: pengisian publik bukan sekadar gaya hidup

Para pemangku kepentingan industri menekankan bahwa pengisian publik sering kali merupakan kebutuhan, bukan pilihan gaya hidup. John Lewis, CEO char.gy, menyatakan bahwa mengenakan pajak empat kali lebih tinggi pada pengisian publik dibandingkan pengisian rumah “menghukum orang yang justru menjadi target transisi ke kendaraan listrik.” Lewis menambahkan bahwa jika transisi dianggap adil, VAT tidak boleh memperlakukan kepemilikan garasi sebagai suatu keuntungan pajak.

EVA England juga menyoroti perlunya reformasi lebih luas. CEO EVA England, Vicky Edmonds, mengatakan bahwa mobil listrik sudah mampu mengurangi biaya rutin rumah tangga, sehingga reformasi yang lebih signifikan diperlukan agar semua pengemudi, bukan hanya mereka yang punya garasi, dapat menikmati manfaat penghematan tersebut.

Laporan tersebut juga memperingatkan bahwa pemotongan VAT belum tentu langsung dirasakan konsumen, mengingat pengalaman sebelumnya pada pengurangan bea bahan bakar dimana pengurangan tidak sepenuhnya diteruskan kepada pembeli akhir. Kekhawatiran serupa muncul bahwa tanpa mekanisme pengawasan atau aturan pasar, pemotongan pajak tidak otomatis mengurangi biaya isi ulang bagi pengendara yang menggunakan fasilitas publik.

Selain ajakan penyetaraan tarif, rekomendasi lain dalam analisis mencakup pengurangan biaya koneksi jaringan untuk operator titik pengisian publik agar biaya listrik publik dapat ditekan. Para ahli menilai langkah-langkah ini perlu disertai kebijakan yang memastikan penghematan dari langkah fiskal benar-benar dirasakan oleh pengguna di lapangan.

Pada akhirnya, temuan ini menempatkan fokus pada bagaimana kebijakan pajak dan peraturan jaringan dapat dirancang ulang untuk mendukung transisi yang adil ke kendaraan listrik, memastikan bahwa mereka yang paling bergantung pada infrastruktur publik tidak tertinggal akibat skema fiskal saat ini.