Pemilik mobil listrik hadapi pajak pengisian listrik signifikan meski PPN dipangkas Andy Burnham

Pemerintah baru yang dipimpin Andy Burnham mengumumkan pemangkasan PPN untuk tagihan listrik rumah, langkah yang diklaim akan meringankan beban rumah tangga. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan karena pajak pengisian listrik untuk kendaraan listrik (EV) di tempat umum tidak berubah, sehingga ketidaksetaraan antara pengisian di rumah dan publik semakin nyata.

Penghapusan PPN pada listrik rumah akan diberlakukan mulai 1 Oktober dan dibiayai dari pembatalan program identitas digital, disebut-sebut dapat memangkas sekitar £45 dari batas tahunan tarif energi Ofgem pada bulan tersebut. Namun, para pakar dan pelaku industri menyoroti bahwa pemilik EV yang mengandalkan charger publik masih menghadapi tarif PPN standar sebesar 20 persen.

Pajak pengisian listrik dan perbedaan tarif PPN

Perbedaan tarif PPN antara pengisian di rumah dan pengisian publik menjadi titik utama kritik. Di rumah, tarif PPN untuk listrik kini menjadi nol setelah kebijakan baru, sementara pengisian di tempat umum tetap dikenai PPN 20 persen. Sebelumnya, pengisian di rumah dikenakan 5 persen PPN untuk sejumlah kondisi, sedangkan banyak stasiun pengisian publik tercatat mengutip tarif PPN standar 20 persen.

John Lewis, CEO char.gy, menyambut langkah pemangkasan PPN untuk listrik rumah sebagai upaya membuat pengisian EV di rumah lebih terjangkau. Namun ia menegaskan bahwa ketidakselarasan perlakuan pajak untuk listrik yang pada dasarnya sama antara rumah dan pengisian publik menimbulkan masalah keadilan: “Driver yang mengandalkan pengisian publik, sering karena tidak memiliki jalan masuk, akan tetap membayar 20 persen PPN untuk listrik yang sama.” Ia menilai langkah berikutnya seharusnya menyamakan perlakuan PPN antara pengisian publik dan rumah.

Ketidaksetaraan dampak bagi pemilik tanpa akses parkir

Pernyataan serupa datang dari Tanya Sinclair, CEO Electric Vehicles UK, yang menyatakan bahwa pemangkasan PPN untuk pengisian di rumah justru “mengukuhkan salah satu ketidaksetaraan terbesar” dalam transisi dari bahan bakar fosil. Menurutnya, jutaan pengendara yang tidak memiliki tempat parkir di dalam properti tidak punya pilihan selain menggunakan pengisian publik dan tetap menanggung PPN 20 persen.

Vicky Edmonds, CEO EVA England, juga mengingatkan bahwa banyak pemilik kendaraan listrik tidak dapat menikmati keuntungan dari penghapusan PPN karena keterbatasan akses untuk mengisi di rumah. Ia menyerukan agar tinjauan pemerintah terhadap biaya pengisian publik menghasilkan reformasi struktural yang nyata untuk menurunkan biaya di titik pengisian publik dan memastikan penurunan biaya tersebut benar-benar diteruskan kepada pengendara.

Proses hukum dan respons pemerintah

Sebelumnya, sebuah tribunal memutuskan bahwa tarif PPN pada pengisian publik seharusnya sama yaitu 5 persen, namun otoritas pajak negara mengajukan banding atas putusan tersebut. Juru bicara pemerintah menyatakan bahwa tarif standar PPN berlaku untuk listrik yang disuplai melalui infrastruktur pengisian publik, yang menjadi dasar keputusan untuk mengajukan banding.

Selain persoalan PPN, langkah penghapusan PPN pada listrik rumah diumumkan segera setelah konfirmasi Andy Burnham sebagai Perdana Menteri dan dianggap sebagai tindakan cepat untuk memberikan ruang bernapas bagi rumah tangga menjelang perubahan batas tarif Ofgem berikutnya. Kebijakan ini dirancang sebagai respons langsung terhadap kenaikan batas tarif Ofgem sebesar 13 persen antara 1 Juli dan 30 September 2026.

Tuntutan perubahan kebijakan dan langkah selanjutnya

Para pemangku kepentingan menekankan bahwa jika pemerintah serius ingin membuat transisi ke kendaraan listrik adil bagi semua warga, maka perlu ada penyelarasan perlakuan pajak antara pengisian di rumah dan di publik. Permintaan ini mencakup penghapusan perbedaan PPN atau bentuk dukungan lain untuk menurunkan biaya operasional operator titik pengisian, sehingga pengurangan biaya dapat diteruskan kepada pengguna akhir.

Sementara itu, pemerintah menyiapkan “Cost of Public Charging Review” yang menurut sejumlah pihak harus menghasilkan reformasi struktural untuk mengatasi pajak, pungutan, dan biaya listrik yang signifikan yang ditanggung operator charger. Tanpa perubahan kebijakan yang komprehensif, banyak pengguna EV diperkirakan masih akan menghadapi tagihan pengisian publik yang relatif lebih tinggi hanya karena keterbatasan tempat tinggal mereka.

Perdebatan ini menempatkan fokus pada keseimbangan antara bantuan fiskal jangka pendek untuk konsumen rumah tangga dan kebutuhan akan kebijakan yang memastikan akses adil terhadap pengisian kendaraan listrik bagi seluruh lapisan masyarakat. Keputusan pengadilan, proses banding, dan hasil tinjauan biaya pengisian publik akan menjadi penentu arah kebijakan selanjutnya.