Aturan Pembayaran Tunai QRIS: Bank Indonesia Tegaskan Kewajiban Toko

gousbuz.com – 20 Desember 2025 — Sebuah video yang menunjukkan penolakan pembayaran tunai oleh toko roti terhadap seorang nenek di Jakarta menjadi viral di media sosial. Pihak toko roti tersebut mewajibkan pelanggan menggunakan metode pembayaran nontunai atau QRIS untuk setiap transaksi. Kejadian ini memicu perdebatan luas di masyarakat mengenai hak konsumen dalam memilih metode pembayaran yang sah di wilayah kedaulatan Indonesia. Menanggapi fenomena tersebut, Bank Indonesia (BI) akhirnya buka suara untuk menjelaskan kembali kebijakan serta aturan pembayaran tunai QRIS yang berlaku di tanah air.

Penjelasan Bank Indonesia Terkait Penolakan Rupiah

Bank Indonesia menegaskan bahwa setiap orang atau pelaku usaha dilarang menolak uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang wajib diterima untuk transaksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun digitalisasi terus berkembang, pelaku usaha tidak boleh memaksa pelanggan beralih sepenuhnya ke metode digital jika pelanggan ingin membayar tunai.

Oleh karena itu, tindakan toko yang mewajibkan penggunaan QRIS secara sepihak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. BI mengimbau para pelaku usaha untuk tetap menyediakan opsi pembayaran tunai demi inklusi ekonomi masyarakat luas. Banyak kelompok masyarakat, terutama lansia, mungkin belum memiliki akses atau pemahaman mendalam mengenai teknologi pembayaran digital. Dengan demikian, pemahaman terhadap aturan pembayaran tunai QRIS sangat penting bagi pemilik usaha agar tidak merugikan hak-hak konsumen. Penolakan terhadap mata uang Rupiah bahkan dapat berujung pada sanksi pidana maupun denda administratif yang cukup besar sesuai regulasi yang berlaku.

Pentingnya Edukasi Digital Tanpa Paksaan

Digitalisasi sistem pembayaran memang memberikan banyak kemudahan, seperti efisiensi waktu dan keamanan transaksi bagi pedagang. Namun, proses transformasi ini harus berjalan secara alami tanpa adanya unsur pemaksaan terhadap masyarakat. Bank Indonesia terus berupaya melakukan edukasi agar masyarakat semakin akrab dengan sistem pembayaran nontunai yang aman. Perlu adanya keseimbangan antara dorongan inovasi teknologi dengan kepatuhan terhadap undang-undang mata uang yang ada.

Selain itu, setiap diler atau toko ritel harus menyadari bahwa ketersediaan opsi pembayaran yang beragam akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Membatasi opsi pembayaran justru berpotensi menurunkan volume penjualan karena hilangnya calon pembeli yang hanya membawa uang tunai. Dalam konteks aturan pembayaran tunai QRIS, digitalisasi seharusnya menjadi pelengkap, bukan pengganti mutlak alat tukar fisik. Pemerintah mengharapkan para pelaku bisnis lebih bijak dalam menerapkan kebijakan internal perusahaan agar tetap selaras dengan hukum nasional. Sosialisasi mengenai kewajiban menerima Rupiah akan terus ditingkatkan ke berbagai sektor usaha ritel di Indonesia.

Perlindungan Konsumen dan Inklusi Ekonomi Nasional

Kejadian viral ini menjadi pengingat penting bagi otoritas keuangan untuk memperketat pengawasan di lapangan. Perlindungan terhadap konsumen, terutama mereka yang masuk dalam kategori rentan secara digital, harus menjadi prioritas utama. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk melakukan transaksi ekonomi tanpa rasa takut akan penolakan alat bayar yang sah. BI berkomitmen untuk terus menjaga marwah Rupiah sebagai simbol kedaulatan ekonomi bangsa di tengah gempuran tren digital global.

Namun, di sisi lain, masyarakat juga diajak untuk mulai mengenal manfaat QRIS dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan metode nontunai membantu pemerintah dalam mencatat sirkulasi uang secara lebih transparan dan akurat. Dengan pemahaman yang baik tentang aturan pembayaran tunai QRIS, konflik antara pedagang dan pembeli di masa depan dapat kita hindari. Sinergi antara kebijakan otoritas dan kesadaran pelaku usaha akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan merata bagi seluruh rakyat. Kita semua berharap agar insiden serupa tidak terulang kembali dan setiap pelanggan mendapatkan perlakuan yang hormat serta adil di setiap gerai perbelanjaan. Kemajuan teknologi tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Menjaga Kedaulatan Rupiah di Era Digital

Eksistensi uang tunai tetap vital bagi perputaran ekonomi di tingkat akar rumput dan pasar tradisional. Meskipun penetrasi internet semakin luas, masih banyak wilayah di Indonesia yang memiliki kendala konektivitas untuk transaksi digital. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam sistem pembayaran menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pihak otoritas menekankan bahwa inovasi tidak boleh mengabaikan hak dasar masyarakat untuk menggunakan fisik uang kertas atau logam.

Regulasi yang kuat akan menjamin bahwa Rupiah tetap menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Setiap toko wajib memajang informasi pembayaran secara jelas agar tidak membingungkan konsumen saat ingin melakukan transaksi. Jika masyarakat menemukan adanya penolakan pembayaran tunai secara sistematis, mereka berhak melaporkannya ke layanan pengaduan konsumen Bank Indonesia. Dengan demikian, pemantauan aktif dari masyarakat akan membantu tegaknya aturan pembayaran tunai QRIS secara merata di seluruh daerah. Mari kita gunakan kemajuan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi aturan hukum dan etika dalam bermasyarakat. Kesadaran bersama ini akan membawa Indonesia menuju masa depan ekonomi digital yang inklusif dan berdaulat penuh.